The Single Best Strategy To Use For agus joko pramono
The Single Best Strategy To Use For agus joko pramono
Blog Article
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.
Buku ini dilengkapi dengan latihan soal berupa pilihan ganda, esai, dan tugas proyek yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai materi sesuai kompetensi dasar dan kompetensi inti.
“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.
Kemunculan mereka terjadi setelah mengemuka kabar bahwa jumlah menteri yang akan ditunjuk Prabowo akan menjadi yang terbanyak sejak period pemilihan presiden secara langsung tahun 2004.
Kebebasan dalam membentuk kabinet ini disebutnya sebagai alat paling efektif untuk menjalin koalisi politik secara cepat.
As IDI’s Board prepares for its Conference on 25 March 2021, we asked Dr. Pranomo a handful of questions on governance and what it means for being a different member of the Board.
IDI's Board is made up of ten customers from different supreme audit institutions. Get to know them superior in our "Satisfy the Board" collection.
Business risk management and provide more info chain administration: The mediating role of competitive benefit and conclusion creating in increasing corporations efficiency
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
The next articles are merged in Scholar. Their merged citations are counted just for the primary article.